Verifikasi Partai Politik Sebagai Wacana Penyederhanaan Partai Politik

0
634

Oleh

Yuri Kemal Fadlullah SH., MH.

Mahasiswa Program Doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

14 Desember 2022 adalah tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai tanggal penetapan akan siapa saja partai politik yang telah lolos/memenuhi syarat setelah mengikuti tahapan verifikasi baik administrasi maupun factual. Proses verifikasi disini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 173 ayat (1) UU soal syarat verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu.

Namun demikian, pengaturan tersebut bukan tidak menjadikan polemic berkelanjutan, khususnya terhadap partai-partai yang sebelumnya telah mengikuti kontestasi pemilu 2019, namun perolehan suaranya tidak mencapai ambang batas threshold yakni 4% suara sah nasional. Apabila dilihat dari aspek keadilan, tentunya hal ini menjadikan adanya posisi berbeda dan diskriminatif, khususnya terhadap parpol yang sama-sama mengikuti pemilu 2019. Pembedaan perlakuan ditetapkan bagi parpol yang memenuhi angka threshold pada pemilu 2019, yang hanya diwajibkan untuk mengikuti verifikasi administrasi, sedangkan untuk parpol yang tidak mencapai threshold, wajib untuk dilakukan verifikasi administrasi dan factual. Verifikasi administrasi dan faktual pada pokoknya adalah aspek teknis prosedural untuk partai politik yang baru mengikuti kontestasi pemilu.

Tentunya hal ini berbeda apabila diterapkan pada parpol yang baru saja dibentuk dan disahkan serta sebelumnya belum pernah mengikuti kontestasi pemilu. Sejatinya, aturan verifikasi itu hanya relevan dilakukan bagi parpol yang belum mengikuti pemilu. Maka pembuktian kualifikasi menjadi wajar bagi parpol baru untuk melalui verifikasi administrasi dan faktual. Dengan demikian ketentuan verifikasi administrasi dan factual menjadi relevan untuk diterapkan kepadanya. Sedangkan bagi partai politik yang sudah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya serta telah teruji kualifikasinya karena pernah dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilu, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual ulang itu menjadi tidak relevan. Parpol-parpol yang telah mengikuti pemilu telah membuktikan kiprahnya dan telah menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi rakyat melaksanakan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar, terlepas dari parpol tersebut berhasil atau tidak memenuhi ambang batas parlemen.

BACA JUGA  Pertimbangan Hukum MA Terlalu Sumir, Tetapi Yusril Tetap Menghormatinya

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pencapaian threshold itu dianggap parallel dengan secara factual parpol tersebut telah terverifikasi secara factual? Dalam artikel ini penulis mencoba untuk mencoba membedakan mengenai verifikasi factual partai dengan pencapaian threshold – agar dapat mudah dipahami apa yang menjadi basis penerapan perlakuan berbeda terhadap parpol-parpol peserta pemilu 2019 dimaksud – logis atau tidak.

Verifikasi dan threshold adalah dua hal berbeda, dimana yang pertama adalah sebagai tiket untuk mengikuti pemilu, dan yang kedua merupakan hasil daripada kontestasi pemilu. Apakah selanjutnya parpol yang berhasil mencapai threshold dianggap telah memenuhi aspek verifikasi secara factual untuk mengikuti pemilu selanjutnya? Tentu apabila dikaitkan dengan realita yang terjadi, pemilu 2019 dan verifikasi pra pemilu 2024 terdapat gap waktu. Artinya akan terjadi banyak sekali perubahan, variable baik dari sisi daftar pemilih dan perubahan kepengurusan suatu partai politik, hingga kepada anggota parpol yang bersangkutan – apakah masih menjadi anggota parpolnya atau tidak. Secara a contrario juga dapat dipertanyakan apakah menjadi suatu hal yang pasti, apabila parpol yang telah menjadi peserta pemilu 2019 namun tidak mencapa threshold dianggap tidak memenuhi ketentuan factual? Untuk menjawab keduanya sudah barang tentu secara logis, pemberlakuan verifikasi baik administrasi maupun factual wajib untuk diterapkan kepada seluruh parpol baik yang memenuhi threshold ataupun tidak, baik yang telah mengikuti pemilu 2019 atau tidak. Dengan demikian akan terjadi adanya keseragaman dan pembuktian bahwa argumentasi lolos threshold atau tidak itu menjadi parameter dan justifikasi bahwa sebuah parpol tersebut terverifikasi baik administrasi maupun factual.

BACA JUGA  Fahmi Pane (Pengamat Militer): Tugas Koopsus TNI Tumpas Teroris di Papua, Bukan Petamburan

Kemudian terkait dengan wacara penyederhanaan partai politik, apakah sebetulnya ini dimaknai dan analog dengan fusi partai yang telah dilakukan sebelumnya pada masa orde baru? Tentu apabila melihat latar belakang historis, penyederhanaan partai politik di masa lampau merupakan upaya yang dilakukan penguasa pada saat itu untuk memudahkan dan melanggengkan kekuasaannya yang secara terus menerus – dengan argumentasi “stabilitas politik”. Perbedaannya kini hanya sebatas  kepada sebagai peserta atau tidak menjadi peserta pemilu. Namun demikian secara badan hukum partai politik itu tetap ada dan berdiri. Tidak lolosnya verifikasi atas partai politik, bukan berarti partai politik itu secara otomatis menjadi bubar. Jadi sebenarnya apa yang dimaknai dengan penyederhanaan partai politik? Aspek kepesertaan pemilunya-kah atau memang secara politis tidak diinginkan adanya banyak berdirinya partai politik?

BACA JUGA  AYA SOFYA : KETIDAKJUJURAN DUNIA TEREKSPOS !

Dari aspek konstitusional, tentu tidak ada frasa ataupun perintah konstitusi untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Kesempatan untuk membuat partai baru dan mendaftar ke KPU untuk mengikuti kontestasi pemilu masih terbuka. Artinya dari waktu ke waktu secara factual akan berdiri partai politik baru dan (mungkin) akan menjadi partai politik baru peserta pemilu. Secara waktu ke waktu juga dapat dianggap utopis konsep penyederhanaan partai politik ini, kalau memang aturan untuk membentuk partai politik baru dan kemudian partai politik tersebut mendaftar pemilu masih diberikan kesempatan.

Namun demikian upaya parpol yang menganggap verifikasi khususnya verifikasi factual dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi telah kandas dengan ditolaknya permohonan Judicial Review tersebut. Verifikasi factual yang dianggap sebagai momok tetap berlaku kepada parpol peserta pemilu sebelumnya yang tidak mencapai threshold – demikian juga dengan partai politik yang baru didirikan. Kita berharap dengan penetapan KPU yang dalam waktu dekat ini, akan memberikan rasa keadilan bagi partai politik, khususnya yang memang bisa membuktikan bahwa kendatipun partai politik yang tidak mencapai threshold pada pemilu sebelumnya, dapat memenuhi syarat (MS) pada verifikasi factual untuk kemudian mengikuti kontestasi pemilu 2024. Semoga saja tidak terjadi intervensi atau pesanan terhadap elit politik tertentu yang berupaya untuk mematahkan atau tidak mengharapkan parpol tertentu untuk tidak mengikuti pemilu 2024.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.