Islam, Demokrasi dan Barat

0
219

Bogor, MuaraIndonesia.comIwan Yanuar (Ketua Siyasah Institute) *

Andaikan FPI dan HRS tidak memperjuangkan isu politik dan kepemimpinan, juga slogan syariat Islam, mungkin kondisinya tidak seperti sekarang. Jika saja FPI dan HRS memilih dakwah layaknya para penceramah populer di tanah air; tema ibadah, ahlak atau keluarga dan pendidikan anak, mungkin posisi keduanya aman. Harus diakui, tekanan dan tekanan menimpa FPI dan HRS – terakhir pembantaian terhadap 6 orang laskarnya -, karena pilihan dakwah dan perjuangan yang diambil adalah politik, kepemimpinan dan syariat Islam.

Ada yang ironi memang, karena semenjak kasus Ahok, hampir semua elemen Islam menyalurkan perjuangan politik mereka lewat jalur konsitusional; pilkada dan pemilu. Saat pilgub DKI kekuatan politik Islam disalurkan lewat pilkada dengan mendukung Anies. Saat pilpres 2018 misalnya, PA 212 yang diimami HRS misalnya mengambil jalan perjuangan dengan menyalurkan suara mereka pada pasangan Prabowo-Sandi.

BACA JUGA  Fahmi Pane (Pengamat Militer): Tugas Koopsus TNI Tumpas Teroris di Papua, Bukan Petamburan

Namun, ibarat air susu dibalas air tuba, langkah dakwah dan politik konstitusional yang dipilih, tetap berujung pada tindakan represif yang ditimpakan pada ormas-ormas Islam, termasuk pada FPI dan HRS. Bukan cuma pada keduanya, tapi juga sampai pembersihan berbagai instansi dari nama-nama yang terkait dengan PA212. Label-label negatif juga terus menerus diproduksi dan disematkan pada kalangan Islam yang mengambil sikap politik Islam; radikal, intoleran, anti-Pancasila, hingga celaan seperti kadrun. Tidak cuma itu, tapi berimbas juga pada pemberantasan banyak akun dakwah di media sosial.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.