Prof Yusril Beri Penjelasan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 Dan Pemberhentian Kepala Daerah

0
150

Jakarta, MuaraIndonesia.com

Pertanyaan Wartawan Kompas.com

Selamat siang Prof Yusril. Izin Prof, mohon pandangan dari Prof Yusril terkait instruksi penegakkan protokol kesehatan dari Mendagri No. 6 Tahun 2020 yang menyatakan kepala daerah bisa diberhentikan bila tak menegakkan protokol kesehatan.

Dalam instruksinya Mendagri mengacu pada UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 b dan pasal 78.

Apakah kelalaian dalam penegakkan protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi pemberhentian sebagaimana Pasal 67 b dan 78 UU Pemda Prof?

Jawab:

Upaya untuk Menegakkan Protokol Kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid 19 semuanya telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan yang lebih rendah oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri serta pejabat lainnya.

BACA JUGA  Tanggapan Prof. Yusril Ihza Mahendra Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila

Landasan hukum Pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait Protokol Kesehatan itu adalah UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pelaksanaannya di daerah mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepada Daerah, baik Gubernur, Bupati atau Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda berkewajiban untuk melaksanakan semua peraturan perundang-undangan, termasuk semua peraturan perundang-undangan tentang Penegakan Protokol Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 c Kepala Daerah dapat diberhentikan dengan alasan antara lain “tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b” yakni tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, yang dimaksud Mendagri, adalah peraturan perundang-undangan terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid 19.

BACA JUGA  YUSRIL SEBUT SOAL HASIL PILPRES PUTUSAN MA ITU DIPLINTIR SEMAUNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.